Rabu, 15 Desember 2010 | 11:31
Gubernur DIY Sri Sultan Hemengku Buwono X[YOGYAKRTA] Sri Sultan Hemengku Buwono X meminta masyarakat Yogya untuk tenang dan menurunkan tensi politik. Berbagai pernyataan yang muncul untuk mendiskreditkan rakyat Yogya tidak perlu ditanggapi, bahkan kalau tidak penting tidak perlu dijadikan landasan berfikir. Demikian disampaikan Sri Sultan pada Rabu (15/12).
Sultan juga kembali menegaskan, rakyat Yogya sudah melakukan mekanisme penyampaikan pendapat secara benar. Aksi massa Senin lalu, merupakan itikad baik dalam alam demokrasi sesungguhnya.
Sultan juga berterima kasih atas dukungan rakyat, karena hal ini membuktikan bahwa Yogya cukup demokratis dan tidak anarkis. “Mekanisme melalui DPRD itu sudah pas dan sesuai konstitusi,” tegas Sultan.
Aspirasi masyarakat telah disampaikan ke dewan dan dewan juga sudah memutuskan mendukung penetapan gubernur DIY. “Saya berharap masyarakat Yogyakarta menurunkan tensi politik dan kembali tenang," katanya.
Sultan juga meminta masyarakat tidak terlarut dalam emosi dan kembali pada pekerjaan masing-masing karena suara rakyat sudah masuk ke DPRD. Masyarakat tinggal menunggu penyelesaian Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK) DIY di pusat. Pemerintah akan menyerahkan draf RUUK DIY tersebut kepada DPR, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan.
Sultan menegaskan, dirnya dan Paku Alam IX tidak akan meninggalkan warga DIY dan akan tetap bersama rakyat membangun peradaban di Yogyakarta. Bagaimana pun juga paripurna DPRD itu, kata Sultan, tidak bisa ditinggalkan oleh pemerintah pusat, karena sudah konstitusional dan masing-masing fraksi akan membawanya ke pusat.
Bila pemerintah masih kuekeh mempertahankan pendapatnya, ujar Sultan lagi, maka asas demokrasi yang selama ini diagung-agungkan pemerintah, justru menjadi bumerang. “Yogya jelas sudah menuangkan aspirasinya. Inilah bentuk demokrasi. Saya bicara tidak sekedar historis saja, ijab kabul itu sudah konstitusional,” ucap Sultan.
Menanggapi komentar miring soal gubernur seumur hidup, Sultan enggan menganggapinya. Yang jelas kata Sultan, dia juga manusia biasa, karena itu tahu diri. “Masak jika saya sudah tidak mampu, misalnya sudah berumur 80 tahun, dan saya sudah `tuyuk-tuyuk` (jompo), saya menjabat gubernur, ya tentu tidak sanggup. Kan ada mekanismenya," tegas Sultan.
Hal yang sama juga dikontarkan Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof Dr Eddy Suandi Hamid. Di dalam proses demokrasi, perbedaan pendapat itu menjadi hal yang wajar. Mendagri bersikukuh dengan pemilihan. Rakyat Yogya berkehendak lain. Karena itu perlu dibuktikan dengan referendum.
“Kalau sudah tidak ada ujungnya, sebaiknya referendum saja. Itu akan menjadi jelas. Saya kira begitu,” tegasnya.
Eddy juga menuntut Mendagri membuktikan secara terbuka survei yang menyebutkan 70 persen rakyat Yogya memilih opsi pemilihan gubernur. “Secara intektual harus bisa dibuktikan. Kalau sampai saat ini tidak ada keterangan terbuka dari Mendagri, maka kami kaum intelektual juga akan menggugat,” ujarnya. [152]
Sultan juga kembali menegaskan, rakyat Yogya sudah melakukan mekanisme penyampaikan pendapat secara benar. Aksi massa Senin lalu, merupakan itikad baik dalam alam demokrasi sesungguhnya.
Sultan juga berterima kasih atas dukungan rakyat, karena hal ini membuktikan bahwa Yogya cukup demokratis dan tidak anarkis. “Mekanisme melalui DPRD itu sudah pas dan sesuai konstitusi,” tegas Sultan.
Aspirasi masyarakat telah disampaikan ke dewan dan dewan juga sudah memutuskan mendukung penetapan gubernur DIY. “Saya berharap masyarakat Yogyakarta menurunkan tensi politik dan kembali tenang," katanya.
Sultan juga meminta masyarakat tidak terlarut dalam emosi dan kembali pada pekerjaan masing-masing karena suara rakyat sudah masuk ke DPRD. Masyarakat tinggal menunggu penyelesaian Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK) DIY di pusat. Pemerintah akan menyerahkan draf RUUK DIY tersebut kepada DPR, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan.
Sultan menegaskan, dirnya dan Paku Alam IX tidak akan meninggalkan warga DIY dan akan tetap bersama rakyat membangun peradaban di Yogyakarta. Bagaimana pun juga paripurna DPRD itu, kata Sultan, tidak bisa ditinggalkan oleh pemerintah pusat, karena sudah konstitusional dan masing-masing fraksi akan membawanya ke pusat.
Bila pemerintah masih kuekeh mempertahankan pendapatnya, ujar Sultan lagi, maka asas demokrasi yang selama ini diagung-agungkan pemerintah, justru menjadi bumerang. “Yogya jelas sudah menuangkan aspirasinya. Inilah bentuk demokrasi. Saya bicara tidak sekedar historis saja, ijab kabul itu sudah konstitusional,” ucap Sultan.
Menanggapi komentar miring soal gubernur seumur hidup, Sultan enggan menganggapinya. Yang jelas kata Sultan, dia juga manusia biasa, karena itu tahu diri. “Masak jika saya sudah tidak mampu, misalnya sudah berumur 80 tahun, dan saya sudah `tuyuk-tuyuk` (jompo), saya menjabat gubernur, ya tentu tidak sanggup. Kan ada mekanismenya," tegas Sultan.
Hal yang sama juga dikontarkan Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof Dr Eddy Suandi Hamid. Di dalam proses demokrasi, perbedaan pendapat itu menjadi hal yang wajar. Mendagri bersikukuh dengan pemilihan. Rakyat Yogya berkehendak lain. Karena itu perlu dibuktikan dengan referendum.
“Kalau sudah tidak ada ujungnya, sebaiknya referendum saja. Itu akan menjadi jelas. Saya kira begitu,” tegasnya.
Eddy juga menuntut Mendagri membuktikan secara terbuka survei yang menyebutkan 70 persen rakyat Yogya memilih opsi pemilihan gubernur. “Secara intektual harus bisa dibuktikan. Kalau sampai saat ini tidak ada keterangan terbuka dari Mendagri, maka kami kaum intelektual juga akan menggugat,” ujarnya. [152]
The best casino slots - DrmCD
BalasHapusThe best 군산 출장안마 casino slots. The best casino slots. 사천 출장마사지 The best casino slots. The best casino slots. The 김천 출장샵 best casino slots. The best casino slots. 거제 출장샵 The 김제 출장마사지 best casino slots.